Kalau ditanya apa yang sering membuat saya sebal, salah satu jawabannya adalah sifat manusia yang selalu ingin ambil kesempatan. Jujurnya saja memang ini sifat yang dimilkiki setiap manusia tanpa kecuali. Tapi ada beberapa kasus yang membuat saya jengkel luar biasa.

Misalnya saja beberapa waktu belakangan ini ada berita di media massa bahwa angota komisi tertentu di DPR yang berencana ‘studi banding’ kegiatan ke-Pramukaan ke beberapa Negara lain. Kalau tidak salah Negara yang dituju adalah Jepang, Korea, dan Afrika Selatan.

Banyak kritik yang mengatakan bahwa kunjungan anggota yang terhormat itu hanyalah kunjungan pelesir alias jalan-jalan. Tidak banyak yang bisa dilakukan, dilihat, didiskusikan di Negara-negara tujuan itu, apalagi sampai mengharapkan hasil kunjungan yang positif sekembalinya ke Indonesia.

Dalam beberapa ‘kunjungan’ pejabat negara dan anggota parlemen yang pernah saya ikuti, hampir sebagian besar isinya nol besar saja. Tujuan kunjungannya sih macam-macam, mulai dari studi banding, sosialisasi, cari data, koordinasi atau apapun namanya.

Dari satu kunjungan ‘sosialisasi kebijakan’ yang pernah saya ikuti karena diundang sebagai salah satu wakil organisasi masyarakat Indonesia yang ada Inggris, ya terbaca deh kira-kira bahwa acara pertemuan dengan warga Indonesia yang seharusnya menjadi tujuan utama kunjungan cuma menjadi aksesoris atau syarat pelengkap. Dari 7 anggota yang datang pun hanya 2 yang duduk di depan dan sibuk berkoar. Lainnya duduk diam mengamini. Padahal mereka juga didampingi oleh beberapa staf alias ajudan yang membawakan tanda mata dan sejenisnya.

Ketika ada yang iseng bertanya apa tujuan mereka ini hanya sekedar untuk jalan-jalan saja, dasar anggota dewan yang terhormat, mereka pandai beralih bahwa semua ini sudah direncanakan dan masuk ke dalam Undang-undang. Kalau mereka tidak lakukan ‘perjalanan dinas’ ini mereka melanggar Undang-undang. Hehehe. Tentu saja begitu. Siapa yang buat undang-undang itu? Ya mereka sendiri.

Dari pertemuan lain yang pernah saya ikuti, idem ditto saja. Informasi yang didapat dari pertemuan itu seharusnya bisa dikirim via email, di post di website atau bahkan bisa juga via social networking site gratisan ala facebook.

Saya pernah ditugaskan mewakili sebuah panitia kegiatan Negara untuk menghadiri pertemuan sosialisasi di Belanda. Di sana hadir perwakilan panitia yang sama dari beberapa Negara lain, yang lucunya bahkan sampai kawasan Uzbekistan sana. Pertemuan ini bukan satu-satunya, ada pertemuan sejenis di Paris, Sydney dan beberapa kota dunia lainnya.

Tim yang datang dari Indonesia untuk ‘sosialisasi’ ada 5 orang. Satu anggota ‘komisi’ yang dipilih rakyat, dua staf lembaga komisi itu, dan dua lagi staf departemen terkait. Isinya ya itu-itu saja, tidak perlu rasanya mereka jauh-jauh datang dari Indonesia dengan ongkos pesawat besar (business class rasanya karena perjalanan dinas yang jauh), hotelnya, pelayanan dari KBRI, sampai ke honorarium atawa per-diem yang mereka dapatkan (dengar-dengar sekitar Rp 100 jt per orang untuk per diem saja). Belum lagi ongkos yang dikeluarkan oleh kami-kami ini para panitia lokal di beberapa Negara eropa (termasuk Russia dan Asia Tengah yang ikut di acara itu).

Lucunya, baru beberapa hari setelah acara berlangsung, saat panitia belum bisa bekerja melaksanakan hasil ‘sosialisasi’, dari pusat di Jakarta sudah mengirimkan pasukan tambahan, yang kali ini datang langsung ke London. Pasukan 3 staf wanita ini punya tugas khusus: menjemput data. Saya hampir tidak percaya. Bahkan si pasukan pemburu data ini belum/tidak tahu hasil pertemuan sosialisasi sebelumnya di Belanda. Tapi mereka tetap saja datang meminta data dari kami karena memang mereka hanya menjalankan tugas dari atasan. Urusan data yang kalau dikirim via internet hanya butuh sekian detik untuk mengkliknya via email, atau bisa dikirim via CD/DVD/Flash Disk, atau hardcopynya bisa dikirim via DHL/TNT/UPS atau sejenisnya. Ala birokrasi Indonesia gimana caranya? Kirim orang ke masing-masing negara!

Kalau dengar-dengar cerita dari teman-teman ‘orang dalam’ di kedutaan sana, banyak tamu pejabat, istri pejabat, anak pejabat, atau saudara pejabat dari Indonesia yang kalau datang ke London minta diservis ini itu. Pernah dengar kan isu anggota yang terhormat dilaporkan melakukan ‘kunjungan kerja’ ke Casino di London?

Oooo sedihnya masyarakat Indonesia. Uang negara yang tidak terlalu banyak, dengan banyak sumber uang hutang pula, digunakan untuk kegiatan yang cuma penuh ‘jalan-jalan’nya.

Memang ada sih pejabat lain yang malah sebaliknya, kalau pergi ke luar negeri pakai biaya sendiri, tidak mau dibantu sama sekali oleh perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, dan tidak ingin ada beritanya sama-sekali di media. Tapi ini golongannya minoritas alias sedikit sekali jumlahnya.